“Solusi jangka panjang untuk pertanian di Lampung tidak lain adalah membenahi tata niaga secara Komprehensif”
Andi Desfiandi – Pemerhati Ekonomi dan Pembangunan
Ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten melakukan unjuk rasa di depan kompleks kantor gubernur dan DPRD Lampung, Senin (13/1/2025). Mereka menuntut kesepakatan bersama terkait penetapan harga singkong Rp 1.400 per kilogram benar-benar direalisasikan.
Massa berbondong-bondong datang ke titik kumpul Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian besar menempuh jarak puluhan kilometer dengan naik truk demi menuntut kenaikan harga singkong.
Persoalan anjloknya harga singkong atau ubi kayu terus berulang tanpa adanya langkah antisipasi secara konkret. Padahal, pemerintah menyadari bahwa produksi singkong di Lampung melimpah.
Di Lampung, produksi ubi kayu pada 2022 mencapai 5,9 juta ton. ini menjadikan Lampung sebagai provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 39,74 persen dari total produksi ubi kayu secara nasional yang tercatat 14,9 juta ton.
Pada tahun 2022 juga meningkat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi ubi kayu di Lampung mencapai 5,6 juta ton, ini menunjukkan melimpahnya bahan baku singkong di Lampung untuk kebutuhan pangan.
Akhir tahun lalu, diketahui tepatnya, pada Senin (23/12/2024), Pj Gubernur Lampung Samsudin dan 29 pengusaha tepung tapioka sudah menandatangani kesepakatan harga singkong Rp1500 per kilogram dengan rafaksi 15 persen di Kantor Gubernur.
Solusi Harga Eceran Tertinggi (HET) tak akan pernah mampu menjadi solusi, harus ada penataan tata niaga produk-produk pertanian, perkebunan, dan lain-lain secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
Sejak 1992 Indonesia telah bergabung dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA), merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara negara di Asia Tenggara terkait bidang perekonomian, yang artinya stop impor tidak mungkin dilakukan, namun bisa saja melakukan pembatasan impor agar memberi nafas bagi petani singkong di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.
Kemudian yang mungkin dilakukan selanjutnya adalah bagaimana menentukan pola tanam singkong yang tepat, efektif dan efisien sehingga kedepan hasil produk pertanian seperti singkong tidak selalu lebih banyak dari pada permintaan (oversupply).
Selain itu, banyak para petani mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan tapioka masih memberlakukan harga di bawah Rp1.400/kg dan refaksi mencapai 35 persen, walaupun Surat Kesepakatan Bersama sudah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.400/kg dengan refaksi maksimal 15 persen.
Bicara visioner, tentu di kemudian hari, harus ditunjuk badan (surveyor) khusus untuk melakukan tes kadar aci, saat ini sepertinya kadar aci dipukul rata dibawah 25 persen akibat masa tanam sembilan bulan dan enam bulan dianggap sama sehingga dipotong lagi harganya karena kadar aci tidak sesuai.
Petani kita saat ini, bukan hanya di Lampung, tapi di seluruh Indonesia saat ini masih banyak yang bergantung pada tengkulak, atau tidak bisa lepas dari bayang-bayang tengkulak, contoh kecil adalah mengenai mekanisme pembayaran.
