“Persyaratan administrasi yang rumit, keterbatasan agunan, hingga rendahnya literasi finansial menjadi penghalang utama. Jika situasi ini terus dibiarkan, kebijakan dana perbankan hanya akan menambah jurang ketimpangan: bank semakin likuid, usaha besar semakin ekspansif, sementara pedagang kecil tetap termarjinalkan.”
Rene Semuluyan – Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja mengulurkan dana dalam jumlah besar ke sektor perbankan, angkanya cukup besar hingga mencapai Rp200 triliun. Kebijakan ini tentu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas, dan mendorong penyaluran kredit, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah-tengah ketidakpastian global.
Namun pertanyaan mendasar perlu diajukan: sejauh mana kebijakan itu benar-benar menyentuh pelaku ekonomi rakyat, khususnya pedagang pasar tradisional di daerah, seperti di Provinsi Lampung misalnya?
Pasar tradisional selalu saja disebut-sebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2023 menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pasar tradisional, dengan lebih dari 12 juta pedagang yang bergantung hidup di dalamnya.
Di Provinsi Lampung sendiri, terdapat lebih dari 500 pasar tradisional yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Jumlah itu melibatkan sedikitnya 300 ribu pedagang kecil yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Namun ironisnya, dalam setiap guncangan ekonomi, pasar tradisional-lah yang selalu menjadi pihak paling cepat merasakan dampak, dan sekaligus pihak yang paling lama pulih dari guncangan tersebut.
Hari ini, pedagang pasar tradisional di Lampung hidup dalam tekanan. BPS Lampung sendiri mencatat inflasi tahun berjalan (Agustus 2024) sebesar 2,45 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari bahan pangan bergejolak (volatile food), seperti beras, cabai, dan daging ayam. Tidak main-main kondisi ini langsung menghantam daya beli masyarakat di pasar tradisional.
