Sesungguhnya acara sosialisasi ini minim kaidah efisiensi dan efektivitas
Yulyul Fortune – Kepala Bidang Pengembangan Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga BRIM-08
Sekitar tahun 2015-2017, saat saya masih menjadi salah satu anggota pengurus dari sebuah lembaga pengkajian (DPP Institut Lembang Sembilan) – Saat saya masih sering ngopi, berdiskusi dan jalan bareng dengan seorang sahabat, yang menjabat sebagai sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan pada sebuah kementerian – Litbang ini sering kali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaan dari kementeriannya, yang diselenggarakan diberbagai kota besar di Indonesia.
Kegiatan sosialisasi ini, kalau dilihat dari susunan acara dan tempat pelaksanaan acara, dikemas sedikit mewah (dilaksanakan di hotel berbintang), walaupun dari sisi isi dan materi atau mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan cenderung hanya menekankan pada aspek lipstik merah merona dan berkilau agar tampak profesional, tapi minim pertimbangan terhadap efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, untuk bisa menghasilkan output dan outcome yang maksimal dan terukur.
Penyelenggaraan acara yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya sewa ruangan, biaya snack dan makan siang peserta, sampai pada biaya transportasi dan akomodasi narasumber (pembicara) dan atau pejabat dari kementerian dimaksud.
Untuk memenuhi rasa ingin tahu saya tentang materi, susunan acara, perkiraan anggaran APBN & APBD yang digunakan, dan efektivitas serta produktivitas acara dimaksud, saya dengan biaya sendiri sempat mengikuti (menjadi pemerhati yang baik), acara sosialisasi dimaksud yang diselenggarakan di kota Padang, Pontianak, dan Manado, yang menghasilkan kesimpulan saya bahwa “Sesungguhnya acara sosialisasi ini minim kaidah efisiensi dan efektivitas”.
Sebuah kesimpulan yang lahir dengan memperhatikan dan membandingkan konten (bobot dan kompleksitas) materi, jumlah peserta, dan durasi pelaksanaan acara. Acara sosialisasi yang wajib dikuti oleh ASN kementerian yang bertugas atau berkantor didaerah (provinsi) tempat penyelenggaraan acara, juga diikuti beberapa OPD ( organisasi perangkat daerah ) yang tugas dan fungsinya bersinergi atau ber-irisan dengan Kementerian tersebut.
Dan inefisensi juga dimungkinkan bukan hanya terjadi terhadap dana belanja kegiatan kementerian tersebut (APBN), tetapi juga terjadi pada dana belanja kegiatan pemerintah daerah (APBD) provinsi, kabupaten, atau kota, yang juga mengirimkan ASN nya sebagai peserta dalam acara dimaksud.
Sebagai seorang yang pernah bekerja pada berbagai profesi bidang pengolahan data dan teknologi informasi berbasis komputer, dan dengan memperhatikan konten (bobot dan kompleksitas) materi yang disampaikan atau disosialisasikan pada pada acara tersebut, maka saya pernah memberikan masukan bahwa materi tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila didistribusikan dan didiskusikan secara on line dengan memaksimalkan penerapan teknologi informasi berbasis komputer dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa materi dimaksud dibaca, dipelajari, dan dimengerti oleh target penyebaran informasi, misalnya dengan menyiapkan questioner, dan hal lainnya.
Untuk itu, saya secara pribadi memberikan apresiasi acungan dua jempol untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Belajar dari masa pandemi Covid, toh roda pemerintahan pusat dan daerah tetap berjalan efektif , walau minim pertemuan fisik untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
Apresiasi acungan dua jempol ini, karena seperti pernyataan beliau dalam sebuah kesempatan bahwa “Kita sudah lama jadi orang Indonesia”, yang juga didalam kalimat tersebut bisa bermakna bahwa inefisensi anggaran negara ini sudah lama terjadi, dan sudah lama sama sama diketahui dan dipahami, tetapi belum ada pemimpin bangsa yang berani “take risk” mengambil kebijakan untuk menghentikan kebiasaan menyusun dan menyelenggarakan program kerja berbasis maksimalisasi ( berlomba-lomba ) menggerus anggaran.
