Saat jadi orang nomor satu di Solo, Jokowi mampu mematahkan mitos soal pemindahan PKL tanpa bentrok dengan aparat, seperti yang biasanya terjadi ia mengedepankan dialog dan pendekatan Humanis ke PKL, cara itu tampaknya tak dipakai lagi hari-hari ini.
Di balik gemerlap pembangunan Jokowi ada ongkos sosial yang harus dibayar tinggi, konflik agraria dan pelanggaran HAM adalah keniscayaan, konsorsium pembaruan agraria mencatat PSN bikin 115 konflik agraria dengan luas 516.409 hektar dan berdampak terhadap 85.555 KK pada 2020-2023 diantaranya terjadi di rempang, Wadas dan Air Bangis.
Beda dengan di Solo dahulu, kini Jokowi diduga meresponsnya dengan menggerakkan aparat yang berujung kekerasan dan intimidasi, taktik yang digunakan termasuk patroli berlebihan di sekitar wilayah konflik, penangkapan aktivis yang menolak proyek, hingga melakukan penggusuran paksa.
Ini termasuk tindakan keras terhadap masyarakat adat dan penduduk lokal yang terdampak, di kawasan IKN misalnya, pada Februari 2024 polisi menangkap 9 petani lantaran dituduh mengancam proyek bandara VVIP IKN.
Jokowi, atau pemerintah sendiri menolak menggunakan kekerasan eksesif demi memuluskan proyek pembangunan, Ia berdalih akan tetap mengedepankan komunikasi dengan warga sehubungan dengan deretan mercusuar yang dibangun guna memajukan ekonomi.
Pada 2019, ketika baru terpilih untuk periode kedua, Jokowi mengumumkan bakal memindahkan ibu kota, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi pilihannya, pemindahan Ibu Kota seperti tak pernah jadi omongan sebelumnya termasuk saat kampanye.
Sejak diumumkan, pembangunan IKN dikebut ugal-ugalan, Jokowi bahkan menargetkan upacara kemerdekaan 2024, yaitu upacara terakhirnya sebagai presiden dapat digelar di IKN, pemerintah mengalokasikan sekitar 96 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN yang secara keseluruhan membutuhkan dana hingga Rp 480 triliun itu artinya Rp 384 triliun sisanya mesti didanai swasta.
Problemnya investor di IKN bisa dibilang masih sepi, per November 2023 ada 300 sebaran pernyataan minat investasi, tapi baru 23 yang berlanjut ke tahap investasi.
Masalah lainnya adalah, gagasan pemindahan Ibu Kota diwarnai penolakan dari publik, mulai dari keterlibatan publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran akan investasi Cina yang dicemaskan bakal menjadikan IKN sebagai Beijing baru.
Jokowi tutup telinga dan melanjutkan pembangunan, Ia bahkan tak segan turun langsung merayu investor, kalau melihat semangatnya yang sedemikian menggebu, Dadang Mujiono Dalam tulisannya menyebut ini adalah pertarungan politik yang besar bagi Jokowi.
Jokowi tampaknya ingin IKN menjadi gong dari seluruh warisan infrastrukturnya selama 10 tahun berkuasa. Jauh dari itu, Jokowi ingin menjaga legasinya lewat IKN.
Upaya Jokowi mengamankan proyek IKN terlihat dari rentetan peristiwa politik belum lama ini, Jokowi dinilai cawe-cawe terhadap Prabowo dan Gibran yang notabene anaknya sendiri dalam Pilpres 2024, cawe-cawe itu nyatanya berhasil.
Lewat kemenangan Prabowo-Gibran, Jokowi disinyalir bisa menitip kepentingan IKN, kondisi ini jika betul terjadi, dalam kajian politik Anthony Hall disebut Fenomena Balas Budi, yang melibatkan jaringan hubungan patron-klien.
Klien dalam hal ini Prabowo-Gibran, yang mendapat dukungan dari patron. Jokowi akan balas budi dengan mengamankan kepentingan patron, ini setelah klien mendapat keinginan yang dia kehendaki.
kemenangan Jokowi 10 tahun lalu dianggap sebagai puncak demokrasi di Indonesia, seiring berlalunya dekade pemerintahan, pria 62 tahun ini dinilai berubah dari wong cilik menjadi orang yang penuh kontradiksi.
Pemimpin yang dulu merakyat kini makin dekat dengan elite dan tak malu-malu membangun dinasti politik, Jokowi telah bertransformasi dari politisi outsider, menjadi kekuatan utama di kalangan elite dan bayang-bayangnya sepertinya masih akan menghantui.
