“Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menginginkan tim transisi merombak anggaran kementeriannya, karena ia menilai pagu anggarannya sangat kecil”
Eksistensi perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) di pemerintahan mengalami pasang surut, dan keemasan ditandai pada masa Orde Baru dengan pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Selanjutnya, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki mandat berdasarkan empat Undang-Undang, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Untuk pertama kalinya, Menteri Negara Urusan HAM di jabat oleh Hasballah M. Saad dalam Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, umur pemerintahan Gus Dur hanya berlangsung selama setahun (1999-2000). Ketika era Presiden Megawati, perjuangan HAM mengalami kemunduran, ditandai dengan digabungkannya Menteri Negara Hak Asasi Manusia menjadi “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004). Dalam perjalanannya, sampai pemerintahan Jokowi, lembaga ini tetap bergabung dengan nama Kementerian Hukum dan HAM.
Pada pemerintahan Prabowo, Kementerian Hak Asasi Manusia kembali dihidupkan sebagai salah satu nomenklatur dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kabinet Prabowo periode 2024-2029 sebanyak 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin, 21 Oktober 2024, di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sehari setelah pelantikan kabinet oleh Presiden Prabowo, sebagai nakhoda baru dengan struktur baru, Natalius Pigai langsung melakukan gebrakan dengan meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun. Permintaan ini didasari oleh keinginan untuk mewujudkan visi Prabowo di bidang Hak Asasi Manusia serta mendukung berbagai program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menginginkan tim transisi merombak anggaran kementeriannya, karena ia menilai pagu anggarannya sangat kecil. Ia berpendapat bahwa perombakan tersebut perlu dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia. Menurutnya, jatah Rp64 miliar untuk Kementerian HAM tidak akan cukup untuk mewujudkan visi misi Presiden Prabowo Subianto (21/10 di Kemenkumham).
Pernyataan tersebut sontak menjadi viral dan menuai banyak kritik. “Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR,” tulis Dino Pati Djalal di akun X-nya, dikutip pada Rabu (23/10/2024).
