Laboratorium HAM dan Rumah Sakit HAM Merespons Kebutuhan Nyata di Lapangan
Inklusi Laboratorium HAM, termasuk bidang forensik, merupakan terobosan besar dalam memperkuat sistem keadilan di Indonesia. Laboratorium ini akan membantu penegak hukum dan praktisi HAM dalam membongkar berbagai kasus pelanggaran HAM dengan bukti yang valid dan transparan.
Dalam konteks ini, analisis forensik tidak hanya akan menjadi alat investigasi, tetapi juga alat advokasi untuk membuktikan dan menyoroti pelanggaran HAM yang sering kali sulit diakses atau disembunyikan.
Rumah Sakit HAM juga menjadi elemen kunci dalam menangani korban-korban pelanggaran HAM, baik dari aspek medis maupun psikis. Rumah sakit ini akan menyediakan dukungan fisik dan psikologis yang dibutuhkan oleh korban, serta membantu mereka memulihkan diri dari trauma yang mereka alami.
Dengan keberadaan rumah sakit yang fokus pada pemulihan korban pelanggaran HAM, negara menunjukkan kepedulian konkret terhadap korban serta mengembalikan hak-hak mereka sebagai manusia. Pendekatan holistik ini berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam merawat korban pelanggaran HAM.
Desa Sadar HAM: Membentuk Kesadaran HAM di Akar Rumput
Salah satu aspek paling menarik dari visi Natalius Pigai adalah pembangunan “Desa Sadar HAM” di 79 desa/kelurahan di Indonesia. Program ini bertujuan membangun kesadaran HAM di tingkat akar rumput, menjadikan HAM bukan sekadar wacana elit, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dengan adanya desa atau kelurahan yang “sadar HAM”, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta dapat menjadi agen perubahan yang mengedepankan penghormatan terhadap HAM.
Desa Sadar HAM dapat berfungsi sebagai model bagi desa-desa lain di Indonesia. Program ini juga memberikan ruang bagi para aktivis dan praktisi HAM untuk berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam menyosialisasikan nilai-nilai HAM.
Dengan penguatan di tingkat komunitas, diharapkan praktik-praktik yang melanggar HAM, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan pelanggaran hak minoritas, dapat diminimalisir.
