“Prabowo sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan mempunyai hak penuh mendorong sebuah narasi untuk melakukan efesiensi birokrasi”
Prayoga Salim
Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi terbesar di dunia sebagai negara yang menganut demokrasi sudah sewajarnya adanya sistem pemilihan untuk menentukan suksesi kepengurusan di Indonesia yang dilakukan secara demokratis.
Dewasa ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Hari Ulang tahun partai Golkar tanggal 12 Desember lalu yang menyebutkan bahwa suksesi kekuasaan dalam ranah ini pilkada sebaiknya dilakukan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD.
Indonesia adalah negara yang cukup muda dalam hal ini dalam menjalakan pemilihan langsung dari Pilpres sampai pilkada yang baru dilakukan setelah terjadinya reformasi yang mengubah wajah demokrasi Indonesia seperti halnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Dan setelah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Pilkada berubah drastis dengan diberlakukannya Pilkada langsung.
Dalam Pilkada langsung, rakyat di setiap provinsi, kabupaten, atau kota memiliki hak untuk memilih secara langsung kepala daerah mereka. Pilkada langsung pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 2005, dan sejak saat itu, mekanisme ini menjadi standar dalam proses pemilihan kepala daerah.
Narasi pengembalian pemilihan secara tidak langsung pernah bahkan sampai disahkan oleh DPR pada tahun 2014 lewat UU no 22 tahun 2014 namun presiden Susilo Bambang Yudoyhono mengeluarkan Perppu yang membatalkan UU tersebut, sehingga Pilkada langsung tetap dipertahankan atas desakan publik. Narasi pengembalian ini tidak lepas daripada anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk Pilkada yang cukup fantastis yaitu 37.4 triliun rupiah.
Anggaran dana sebesar 37.4 trilliun rupiah setara dengan 250 kali daripada anggaran pengembangan program perpustakaan daerah pada tahun 2025. Anggaran pilkada serentak juga setara dengan 283 kali anggaran pelayanan perlindungan Perempuan dan anak pada tahun 2025.
Hal ini mendorong narasi soal pilkada tidak langsung dengan dasar adanya pembekakan anggaran menjadi isu serius yang disampaikan Prabowo Subianto. Tentu hal ini tidak sepenuhnya bisa dibenarkan karena perlu dipahami sekaligus partai politik sebagai kendaraan demokrasi itu sendiri masih memiliki permasalahan serius dalam menjalankan fungsinya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa adanya alternatif pemilihan tidak langsung dalam pilkada bisa menggunakan elemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi perwakilan rakyat untuk memilih calon kepala daerah.
Tentu hal ini mendorong pro kontra pada masyarakat apalagi ucapan ini disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini sangat diyakini penolakan Masyarakat terhadap hal tersebut tentu karena partai politik sebagai Lembaga pemerintah pernah dianggap menjadi Lembaga paling korup di Indonesia.
Hal ini tidak terlepas dari sebuah fakta bahwa tanpa adanya pemilihan tidak langsung setiap calon kepala daerah memperebutkan rekomendasi setiap partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.
Hal ini tidak terlepas daripada UU partai politik Indonesia yang masih sangat lemah dan juga tidak adanya partai politik yang memiliki gagasan kuat dan isu strategis yang bisa mendorong adanya kepercayaan Masyarakat terhadap partai politik yang saat ini mengusai parlemen.
Prabowo sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan mempunyai hak penuh mendorong sebuah narasi untuk melakukan efesiensi birokrasi, tapi ada satu PR besar yang harus dilakukan Prabowo sebagai kepala negara yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai kendaraan demokrasi tidak langsung yang dinarasikan Prabowo.
