Negara harus mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Perempuan dilahirkan dengan tugas yang berat. Cacat sedikit “barang” ini, maka penilaian negatif akan bertubi-tubi tanpa ampun menghantam sang pelindung tatanan sosial, pejaga nilai moralitas dan kesusilaan. Berbeda dengan laki-laki sebagai pejuang kehidupan yang seolah tanpa cela.
Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum guru di salah satu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Bandar Lampung, harus juga melihat hak asasi manusia yang melekat pada korban dan pelaku.
Hak korban pelecehan seksual adalah hak untuk mendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Disisi lain pelaku pencabulan juga memiliki hak seperti hak mendapatkan pendampingan hukum.
Peran Pemerintah Dan Masyarakat
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang baru-baru ini terjadi memang mengejutkan semua pihak, lantaran adanya informasi yang menyebutkan bahwa background pendidikan dari pelaku berasal dari salah satu pesantren di Indonesia.
Tentu ini tidak elok untuk disebutkan, mengingat perilaku pelaku pelecehan seksual tentu tidak ada kaitannya dengan institusi pendidikan yang pernah Ia jalankan. Ini tidak lebih adalah cara untuk menjatuhkan reputasi dari instansi yang dimaksud atau bentuk provokasi lainnya.
Disisi lain, mengingat ini adalah tahun politik, sedikitpun saya tidak pernah melihat para calon kandidat Walikota Bandar Lampung menyinggung terkait isu pelecehan seksual yang dialami oleh siswi SDIT ini, tentu saya bisa saja berasumsi bahwa para kandidat Walikota yang terhormat tidak ada perhatian terhadap isu pelecehan anak dibawah umur yang baru-baru ini terjadi.
